Banda Aceh l Harian Aceh—Walikota Sabang, Munawarliza Zainal, meminta Badan Pengusahaan
Kawasan Sabang dan Pelabuhan bebas Sabang (BPKS) untuk menghentikan seluruh
kegiatan reklamasi pantai Sabang berikut serta perluasan kawasan indstri
Balohan karena tidak memiliki analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal).
“Saya sudah bertemu
gubernur dan menyampaikan agar reklamasi itu dihentikan sampai ada amdalnya,”
kata Munawarliza, kepada Harian Aceh, kemarin.
Menurut dia, permintaan
penghentian disampaikan melalui surat ke BPKS. “Dengan gubernur kita membahas
surat tersebut,” katanya, menambahkan bahwa dirinya telah mengirim surat 3
Maret 2008. Selain ditujukan ke BPKS, surat walikota ditembuskan ke Gubernur
Aceh dan Bapedalda Provinsi NAD. Belum adanya studi Amdal itu sendiri berdasar
pengakuan Kepala Bapedalda Provinsi NAD bahwa semua proyek
reklamasi/pembangunan pelabuhan Sabang dan kawasan industri di Balohan Sabang
sama sekali belum ada studi amdalnya. Padahal dalam laporan yang disampaikan
manajemen BPKS dalam rapat dengan DKS pada 14 Februari 2008 lalu, diakui kepala
BPKS sudah dibuat Amdalnya.
Walikota sendiri
mengaku bertemu Gubernur Irwandi Yusuf di sela-sela kesibukan gubernur
menyeleksi calon pejabat eselon II yang diumumkan Rabu (5/2). Setelah pertemuan
itu, Walikota Sabang memerintahkan Bapedalda Kota Sabang mengecek keakuratan
data setelah terjadi silang pendapat. Kini sudah diketahui bahwa Bapedalda NAD
sama sekali belum membahas Amdal BPKS. “Jangankan mengeluarkan rekomendasi,
menganalisa saja belum,” kata Munawarliza. Atas dasar laporan ini, Walikota
akhirnya mengeluarkan surat pemberhentian pelaksanan proyek tersebut, sampai
ada keputusan yang tetap tentang Amdalnya. Gara-gara keteledoran pemimpin BPKS
ini, wacana tentang penggantian manajemen badan ini semakin menguat. Dan ini
memberikan jalan mulus bagi Gubernur Irwandi untuk mengganti Syaiful Achmad
dari ketua BPKS. “Pertemuan dengan gubernur memang langsung mengevaluasi
kinerja manajemen BPKS,” kata Munawarliza. Masalahnya, proyek pembangunan yang
dilaksanakan BPKS tanpa Amdal itu jelas manipulasi data laporannya ke Dewan
Kawasan Sabang (DKS) yang diketua gubernur. Ketua BPKS, Teuku Syaiful Achmad,
mengaku memang soal Amdal dinilai bermasalah. Akan tetapi, ini tidak dapat
dijadikan acuan dasar untuk mengganti manajemen BPKS.
Ada beberapa
perbaikan yang sudah disepakati bersama dalam rapat dengan Dewan Kawasan Sabang
(DKS) pada 14 Februari lalu, yaitu masalah Amdal pelabuhan Hubport yang jadi
masalah. “Dengan diterimanya Amdal pada rapat Komite Amdal Aceh tanggal 3 Maret
2008, masalah Amdal Hubport Sabang selesai,” katanya. Pembangunan Hubport Teluk
Sabang, kata dia, dikembangkan oleh sementara pihak. Namun perlu diketahui
juga, seakan-akan tidak diterimanya Dublin Port, padahal kini sudah
dituntaskan. Pada rapat BPKS dengan Dublin Port 17-18 di Jakarta dan dipertegas
kembali dalam rapat BPKS-Dublin Port di Hermes Palace Hotel Banda Aceh, Senin
(3/3), masalah itu sudah selesai.Manajemen juga sedang
menyiapkan neraca BPKS untuk ditanda tangani dan segera kita laporkan ke
gubernur selaku ketua DKS. “Inilah poin-poin penting dari beberapa kekurangan
manajemen BPKS yang sedang menjadi sorotan publik dan sudah kita tuntaskan,”
ungkap Syaiful. Walikota Sabang selaku anggota DKS menyatakan jawaban Ketua
BPKS hanya jawaban normatif. Rapat komite Amdal di kantor Bapedalda Provinsi
NAD belum ada keputusan kesepakatan Amdal, tetapi baru dibahas kerangka acuan
Amdalnya. “Jadi perlu diketahui oleh semua, pihak Komite Amdal Bapedalda
provinsi NAD masih membahas kerangka acuan,” tegas Munawar. Jadi? “Proyek itu
harus dihentikan dulu. Ini bukan untuk menghambat pembangunan yang dilaksanakan
oleh BPKS,” katanya. “Kita harus bekerja sesuai aturan yang berlaku,
serta amanah untuk melestarikan, menjaga terjadinya kerusakan ekosistem
alam di Kota Sabang.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar